1 2 3 4 5

KETUA PA PANYABUNGAN


Drs. Abdul Hamid Lbs, MH

Program Kerja, Lakip, & Renstra

Pedoman Prilaku Mediator

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR

Mukadimah

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui proses mernutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kevvenangan mernutus yang disebut mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 H1R dan Pasal 154 Rbg. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian adil. langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 menyediakan pilihan kcpada para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa mediator yang terscdia di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator sebagai suatu profesi.

Bahwa agar praktek pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa seeara adil, murah, langgeng, dan memuaskan para pihak. dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-orang yang mcnjalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PerMA No.l Tahun 2008. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku mediator ini diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Ruang Lingkup

Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah AgungNo. 1 Tahun 2008.

Pasal 2 

Tanggungjawab Umum

Mediator memiliki tanggungjawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap

profesinya.

Pasal 3

Tanggungjawab Terhadap Para Pihak 

(1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.

(2) Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyclcsaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator hams beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

BAB II 

KEWAJIBAN MEDIATOR

Pasal 4

(1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.

(2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi meinerlukan persetujuan para pihak.

(3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.

(4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.

(5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.

(6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.

(7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.

Pasal 5

Menjaga Kerahasiaan Proses

Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.

Pasal 6

Menghindari Benturan Kepentingan

(1) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.

(2) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.

(3) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.

Pasal 7

Kualitas Proses Mediasi

(1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.

(2) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.

(3) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 8 

Kemampuan/Keterampilan

Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi.

Pasal 9 

Honorarium

(1) Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu tnembuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya.

(2) Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.

(3) Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati

BAB III

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10 

Pengawasan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.

Pasal 11

(1) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menerima laporan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya tentang adanya pelanggaran pedoman perilaku.

(2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian memanggil mediator yang bersangkutan dan memberi kesempatan kepadanya menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri.

(3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.

(4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis, atau pencoretan nama seorang mediator dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 12

(1) Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran laporan pelnggaran pedomana perilaku mediator.

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.

 

Pasal 13 

Sanksi

(1) Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator.

(2) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan.

(3) Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seorang mediator dari Daftar Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima penjatuhan sanksi tertulis.

(4) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar.

(5) Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi dipengadilan di seluruh Indonesia.

 

BAB IV 
PENUTUP

 

Pasal 14

Pedoman Perilaku Mediator berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

DITETAPKAN DI JAKARTA 
Pada Tanggal
11 Februari 2010

 

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH

WAKIL KETUA

 

Munir, SH., MH

Aparatur Pengadilan

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Dengarkan Ayat Quran Online

ARTIKEL ILMIAH