1 2 3 4 5

KETUA PA PANYABUNGAN


Drs. Abdul Hamid Lbs, MH

Program Kerja, Lakip, & Renstra

Rencana Strategis

PERENCANAAN STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
2010-2014


Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2010-2014 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Panyabungan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Panyabungan memuat dua pilar utama program Pengadilan Agama Panyabungan di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan, dan kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja bidang teknis yudisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non teknis yudisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Panyabungan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersintuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dari kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, sehingga dapat mengarahkan Pengadilan Agama Panyabungan dalam pengambilan keputusan tentang masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan.

VISI

Pengadilan Agama Panyabungan telah merumuskan visi yang akan diwujudkan dalam periode 2010-2014 sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan sejalan dengan visi Pengadilan Tinggi Agama Medan, yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung.

Penetapan visi Pengadilan Agama Panyabungan tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk interpensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparaturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan public terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai Misi Pengadilan Agama Panyabungan adalah:

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Panyabungan.

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

3. Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Panyabungan yang modern.

4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Panyabungan.

Penjelasan Misi

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Panyabungan.

Realita sejarah telah membuktikan bahwa tidak adanya kemandirian lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, menciptakan lembaga peradilan yang mandiri menjadi prioritas utama program supremasi hukum. Kemandirian struktur kelembagaan telah terwujud dengan penyatuatapan lembaga peradilan (one roof system) di bawah Mahkamah Agung RI. Kemandirian secara teknis yustisial terwujud dalam bentuk sistem dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan proses perkara yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, putusan yang netral dan memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program perioritas badan peradilan tahun 2010-2035.

Dukungan sumber daya manusia yang professional sebagai subjek penyelenggara pelayanan hukum merupakan salah satu faktor primer yang menentukan bagi terwujudnya lembaga peradilan yang agung. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengarah dan pendorong (kepemimpinan pengadilan) memegang peranan penting sebagai driver yang akan membawa lembaga peradilan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian juga SDM yang menjadi mesin penggerak sistem managemen peradilan mesti memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Bagi pencari keadilan (justiciabelence) sebagai steakholder yang merasakan langsung pelayanan hukum yang paling penting adalah terselenggaranya proses perkara secara cepat, tepat, tertib dan benar. Proses perkara yang lambat dan terkesan berlarut-larut akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Efektivitas dan efisiensi proses perkara sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan faktor-faktor seperti administrasi dan keuangan. Sejalan dengan keinginan itu, maka Pengadilan Agama Panyabungan memandang bahwa proses perkara secara efektif dan efisien sangat penting diwujudkan.

3. Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Panyabungan yang modern.

Modernisasi pengeloaan lembaga peradilan berbasis TI merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang agung. Penerapan TI dalam percepatan pelaksanaan administrasi merupakan suatu strategi yang handal untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja, serta dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Modernisasi managerial harus dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sebagai penggerak organisasi yang didukung oleh mekanisme kerja yang berorientasi kepada sistem (system oriented).

4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Panyabungan”.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan statu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Panyabungan dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.

2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara secara, cepat, tepat, tertib, dan benar.

3. Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan bagi masyarakat.

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggara pelayanan hukum.

5. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Agama Panyabungan yang professional.

6. Terwujudnya peningkatan managemen peradilan dan tertib administrasi non yudisial;

7. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Panyabungan.

SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan 22 sasaran tahun 2010 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Meningkatnya percepatan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;

3. Terlaksananya tertib administrasi perkara;

4. Terlaksananya kualitas dan kuantitas pengawasan;

5. Meningkatnya sarana informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik;

6. Terlaksananya publikasi putusan/penetapan di website;

7. Terlaksananya penyampaian salinan putusan/penetapan;

8. Terlaksananya peningkatan penyerahan akta cerai;

9. Terlaksananya peningkatan pengembalian sisa panjar;

10. Terwujudnya berkas kasasi, banding, dan peninjauan kembali yang lengkap;

11. Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan;

12. Terlaksananya penyelengaraan operasional/pemeliharaan perkantoran;

13. Terlaksananya pelayanan publik atau birokrasi;

14. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kinerja;

15. Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM;

16. Terlaksananya peningkatan perencanaan kerja sesuai dengan prinsip managemen modern;

17. Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kerja;

18. Terlaksanaya tertib administrasi kepegawaian;

19. Terlaksananya tertib administrasi keuangan;

20. Terlaksananya tertib administrasi umum;

21. Terwujudnya transparansi informasi pengadilan;

22. Terlaksananya peningkatan akuntabilitas kinerja.

STRATEGIS (CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN)

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Panyabungan dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan 19 kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya mediasi;

2. Memeriksa dan mengadili perkara;

3. Melaksanankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Pembinaan dan pengawasan;

5. Keterbukaan informasi tentang proses peradilan;

6. Publikasi produk pengadilan;

7. Penyampaian salinan putusan/penetapan;

8. Penyerahan akta cerai;

9. Transparansi biaya perkara;

10. Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara;

11. Meningkatkan jaminan kesejahteraan pegawai

12. Pelaksanaan dan pemeliharaan;

13. Konsolidasi organisasi;

14. Pembangunan prasarana dan sarana fisik;

15. Pembinaan SDM

16. Pemantapan perencanaan;

17. Koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi;

18. Tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;

19. Transparansi informasi

20. Akuntabilitas publik.

Program

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 25 program berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan mediasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara;

2. Percepatan pelaksanaan persidangan dalam rangka efisiensi dan menekan sisa perkara;

3. Peningkatan tertib administrasi perkara;

4. Peningkatan kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan;

6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pengadilan (acces to justice);

7. Peningkatan publikasi putusan/penetapan pada website pengadilan;

8. Peningkatan penymapian salinan putusan/pentapan;

9. Peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak setelah putusan BHT atau setelah ikrar talak;

10. Peningkatan pengembalian sisa panjar;

11. Peningkatan pelaksanaan gaji, honorarium dan tunjangan;

12. Penyelenggaraan operasional perkantoran;

13. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana;

14. Pengadaan dan pembayaran;

15. Pembinaan dan konsultasi;

16. Peningkatan prasarana dan sarana kinerja

17. Penyediaan ATK perkara;

18. Pembinaan SDM melalui kegiatan DDTK;

19. Peningkatan pelaksanaan perencanaan kinerja;

20. Peningkatan koordinasi dan evaluasi;

21. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

22. Peningkatan tertib administrasi keuagan;

23. Peningkatan tertib administrasi umum;

24. Peningkatan transparansi informasi peradilan;

25. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

WAKIL KETUA

 

Munir, SH., MH

Aplikasi Online



Aparatur Pengadilan

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Tamu Online

We have 40 guests online

Pendapat Anda

Bagaimana Pelayanan Kami?

Pengunjung

TPM Peradilan Agama

Pojok Dirjen Badilag

Suara Pembaca Badilag

Pengumuman Elektronik Badilag

JDIH Mahkamah Agung

Laporan Hakim Pegawas PA-PYB

Laporan Hakim Pegawas Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2017 :

1. Januari

2. Februari

3. Maret

4. April

5. Mei

6. Juni

7. Juli

8. Agustus

9. September

10. Oktober

11. November

12. Desember

 

Dengarkan Ayat Quran Online

ARTIKEL ILMIAH